Jakarta – Pemerintah berencana menerapkan program biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi impor BBM. Program ini menggunakan campuran 50% biodiesel berbasis minyak sawit (FAME) dan 50% solar.
Namun, Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai B50 bukan solusi paling efektif untuk mengurangi konsumsi BBM dalam jangka panjang. Salah satu alasannya adalah biaya produksi biodiesel masih lebih mahal dibandingkan solar. Pada Maret 2026, harga FAME mencapai sekitar Rp13.910 per liter, sedangkan harga solar berkisar Rp11.000–Rp12.100 per liter, sehingga biodiesel sekitar 20–30% lebih mahal.
Menurut IESR, tingginya harga FAME dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak sawit (CPO) dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah. Kondisi ini berpotensi meningkatkan beban subsidi energi pemerintah.
Dalam kajiannya, IESR memperkirakan peningkatan dari B40 ke B50 membutuhkan sekitar 20,1 juta ton FAME per tahun. Kebutuhan tambahan tersebut dapat menambah beban subsidi hingga sekitar Rp29 triliun dan berpotensi melebihi kemampuan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
IESR juga mengingatkan adanya risiko fiskal. Peningkatan penggunaan CPO untuk kebutuhan dalam negeri dapat mengurangi ekspor sawit, sehingga penerimaan negara dari pajak dan bea keluar berpotensi turun sebesar Rp11,9–Rp14,6 triliun. Akibatnya, pemerintah bisa menghadapi kondisi subsidi meningkat sementara penerimaan negara menurun.
Sebagai alternatif, IESR mendorong pemerintah untuk fokus pada upaya yang lebih berkelanjutan, seperti percepatan kendaraan listrik, pengembangan transportasi publik, peningkatan kualitas BBM sesuai standar Euro-4 atau lebih tinggi, serta peningkatan efisiensi kendaraan.
CEO IESR, Fabby Tumiwa, meminta pemerintah tidak melanjutkan program B50 dan tetap mempertahankan B40. Menurutnya, B40 sudah mampu mengurangi impor energi dan mendukung industri sawit nasional dengan risiko fiskal yang lebih terkendali dibandingkan B50.
