Makassar – Forum Group Discussion (FGD) Aktivis ’98 Sulawesi Selatan menegaskan bahwa kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di
Tag: Polri
Haedar Nashir: Reformasi Internal Lebih Substantif Dibanding Ubah Struktur Polri
SEMARANG – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menilai wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu tidak
Pakar Hukum UNNES: Penempatan Polri di Bawah Presiden Sesuai Sistem Presidensial
Jakarta – Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) sekaligus pakar hukum tata negara, Prof. Dr. Rodiyah Tangwun, S.Pd., S.H., M.Si., C.Me,
Habiburokhman Tegaskan Sikap Kapolri Sejalan dengan Presiden Prabowo
Jakarta — Isu ketidakloyalan Kapolri terhadap Presiden ternyata dibangun dari dua tudingan spesifik yang kerap dipelintir dalam dinamika politik pasca-Pilpres 2024. Hal
Agum Gumelar ke Wakapolri: Posisi Polri di Bawah Presiden Sudah Final
Jakarta — Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI–Polri (PEPABRI), Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, menegaskan bahwa kedudukan Polri yang berada langsung
Lewat Surat ke Presiden, IPW Tolak Penempatan Polri di Kementerian
Jakarta – Indonesia Police Watch (IPW) secara resmi menyampaikan usulan reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kepada Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.)
Posisi Polri Disorot, Kapolri Sebut Struktur Saat Ini Paling Ideal
Jakarta – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyampaikan pandangannya mengenai posisi kelembagaan Polri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI.
Bersatu Pulihkan Sumatra, Taruna Akpol Dikerahkan ke Aceh Tamiang, Hadirkan Aksi Nyata Pascabencana
Aceh Tamiang — Polri mengerahkan 169 Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) dalam Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardus) Tahun 2026 untuk mempercepat pemulihan
Wakapolri: Buku Strategi Pemberantasan TPPO Penting untuk Kesadaran Bersama
Jakarta — Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar peluncuran dan bedah buku berjudul “Strategi Polri dalam Pemberantasan TPPO: Perlindungan Perempuan dan Anak di
MK Luruskan Polemik, Pakar Hukum : Anggota Polri Boleh Duduki Jabatan Sipil Sepanjang Relevan
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permohonan uji materi terkait Pasal 19 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
- Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- 4
- …
- 22
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.