Jakarta – Munculnya potensi tumpang tindih kewenangan dalam RUU KUHAP menjadi sorotan banyak pihak. Integritas sistem peradilan pidana di Indonesia dinilai dapat
Tag: RUU KUHAP
Pengamat Hukum Minta DPR Susun RUU KUHAP dengan Hati-hati : Fokus soal Sinkronisasi Kewenangan
Semarang – Pengamat hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Muhammad Rustamaji mengingatkan DPR untuk cermat dan berhati-hati dalam menyusun dan membahas Rancangan
Dua Pasal Bisa Picu Konflik, Akademisi Unsoed Desak RUU KUHAP Ditinjau Ulang
Jakarta – Koordinator Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Dr. Budiyono, S.H., M.Hum, menyoroti dua pasal dalam Rancangan Undang-Undang Hukum
Pakar : Independensi Penyidik Tak Boleh Terganggu di Pembaruan Hukum Acara Pidana
MEDAN – Penyelidikan memegang peran penting sebagai langkah awal dalam penegakan hukum. Proses ini berfungsi untuk mencari dan menemukan dugaan tindak pidana
RUU KUHAP Berpotensi Mengamputasi Kewenangan Penyelidikan & Penyidikan Polri
MEDAN – Dr Alpi Sahari, SH. M.Hum Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Medan, Jumat (24/1) mengatakan, RUU
Kritik RUU KUHAP, Pakar Hukum UB : Perubahan Jangan Sampai Merusak Sistem Peradilan Pidana Terpadu
MALANG – Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, MH guru besar Fak Hukum Universitas Brawijaya (UB), secara tegas mengkritik Rancangan Undang-Undang Hukum
Kritik Keras RUU KUHAP, Eggi Sudjana : Jaksa Bisa Kerjain Polisi! Batalkan Pasal Bermasalah & Reduksi dengan Cantik
Jakarta – Ketua Tim Pembela Aktivis dan Ulama (TPUA) Eggi Sudjana mengkritik keras pasal 111 Ayat (2) dan Pasal 12 Ayat 11 RUU
Akademisi Unair Sebut RUU KUHAP Rawan Konflik & Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan
Jakarta – Kaprodi Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Prawitra Thalib, memberi masukan untuk rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Pidana
Pakar Hukum Universitas Brawijaya Ingatkan Rancangan UU KUHAP Jangan Memicu Abuse of Power
MALANG – Pakar Hukum Pidana dan Kriminolog Universitas Brawijaya (UB), Dr Prija Jatmika menyinggung, diferensiasi fungsional menyangkut kewenangan yang berbeda antara Kepolisian